OPINI - Setiap musim penerimaan mahasiswa baru, nasib sebuah program studi mulai terlihat dari jumlah pendaftarnya. Ada program studi yang kursinya diperebutkan, tetapi di gedung yang sama ada pula yang membuka puluhan kursi dan hanya mendapatkan belasan mahasiswa. Kelas akhirnya digabung, kegiatan akademik disesuaikan, sementara biaya dosen, laboratorium, perpustakaan, dan layanan akademik tetap harus ditanggung. Jika keadaan berlangsung beberapa tahun, persoalannya bukan lagi sekadar sepi peminat. Pengelola mulai berhadapan dengan pilihan: mempertahankan program studi dengan konsekuensi pembiayaan, menggabungkannya dengan program lain, atau menutupnya. Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik.
Program studi yang dianggap memiliki jalur pekerjaan lebih jelas relatif mudah dipromosikan kepada calon mahasiswa. Orang tua pun mempunyai pertanyaan yang sangat wajar ketika harus membiayai kuliah: setelah lulus anaknya bisa bekerja di mana? Masalah muncul ketika pertanyaan itu berubah menjadi alat timbang bagi hampir semua bidang ilmu. Yang mudah menjelaskan prospek kerja terlihat menjanjikan, sedangkan yang tidak dapat diringkas menjadi daftar profesi harus bekerja lebih keras sekadar untuk menjelaskan mengapa dirinya masih perlu dipelajari.
Ini ironi di dalam rumah ilmu sendiri. Fakultas yang mahasiswanya banyak memiliki ruang finansial lebih longgar untuk berkembang, sedangkan yang kehilangan peminat semakin berat menanggung biaya operasional. Subsidi silang yang semestinya dapat menjadi bentuk solidaritas kelembagaan pun berhadapan dengan pertanyaan tentang efisiensi. Fakultas yang sedang tumbuh merasa mempunyai kebutuhan untuk pengembangannya sendiri, sementara fakultas yang sepi terus dituntut membuktikan kelayakannya untuk dipertahankan.
Percakapan tentang ilmu pun perlahan bergeser menjadi percakapan tentang biaya. Muncullah pertanyaan yang mungkin tidak nyaman dibicarakan di tengah semangat menjadikan perguruan tinggi semakin relevan dengan dunia kerja: apakah sebuah bidang ilmu harus ramai peminat dan menjanjikan pekerjaan terlebih dahulu agar dianggap layak dipertahankan?
Ketika Ilmu Harus Membuktikan Dirinya
Hubungan perguruan tinggi dengan dunia kerja tentu bukan sesuatu yang harus dicurigai. Kampus tidak mungkin berjalan dengan membelakangi perubahan teknologi, kebutuhan industri, dan perubahan jenis pekerjaan. Mahasiswa juga berhak memperoleh bekal yang membuat mereka mampu memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang memadai. Magang, sertifikasi, kerja sama penelitian, penyesuaian kurikulum, dan penguatan keterampilan profesional merupakan bagian penting dari pendidikan tinggi.
Persoalannya muncul ketika kebutuhan tersebut tidak lagi menjadi salah satu pertimbangan, melainkan berubah menjadi ukuran utama untuk menentukan nilai sebuah pendidikan.
Program studi dianggap masih relevan jika lulusannya cepat mendapatkan pekerjaan, kurikulum dinilai baik jika selaras dengan kebutuhan perusahaan, dan kampus dianggap sukses ketika angka penyerapan alumninya tinggi. Memang itu semua penting, tetapi tidak sepenuhnya menangkap kehidupan ilmu: kemampuan melahirkan pertanyaan, menjaga tradisi berpikir, mengembangkan pengetahuan, dan menyiapkan manusia menghadapi sesuatu yang belum tentu dibutuhkan pasar hari ini.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi mandat yang jauh lebih luas. Pendidikan tinggi tidak hanya mengarah pada pengembangan kemampuan (skill), tetapi juga pembentukan watak dan peradaban bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora, pencarian kebenaran ilmiah, serta pengembangan budaya akademik dan budaya baca-tulis. Pekerjaan karena itu merupakan bagian dari perjalanan pendidikan tinggi, bukan seluruh tujuan perjalanan tersebut.
Sayangnya dunia pendidikan mudah tergoda oleh sesuatu yang bersifat kuantitatif. Jumlah mahasiswa, angka kelulusan, persentase lulusan yang bekerja, sertifikasi, dan kerja sama industri menjadi parameter dalam tabel kinerja. Sementara perubahan cara berpikir seorang mahasiswa, tumbuhnya rasa ingin tahu, keberanian mempertanyakan sesuatu, atau lahirnya gagasan baru jauh lebih sulit diukur.
Bidang ilmu yang memiliki hubungan langsung dengan profesi tertentu relatif mudah menjelaskan masa depannya. Sebaliknya, filsafat, sejarah, sastra, kebudayaan, ilmu dasar, atau bidang lain yang tidak memiliki peta karier sesederhana itu sering mendapat pertanyaan: setelah lulus, mau menjadi apa?
Jika pekerjaan menjadi pertanyaan pertama sekaligus terakhir, pendidikan berisiko kehilangan ruang untuk mengajukan pertanyaan yang lebih panjang: manusia seperti apa yang hendak dibentuk, masyarakat seperti apa yang hendak dibangun, dan pengetahuan apa yang diperlukan ketika zaman berubah? Tidak semua pengetahuan lahir karena ada pesanan, tidak semua penelitian harus segera menjadi produk, dan tidak semua gagasan dapat dinilai manfaatnya dalam hitungan tahun.
Industri membutuhkan jawaban atas persoalan yang sudah terlihat; perguruan tinggi semestinya juga mempunyai keberanian memikirkan persoalan yang belum terlihat. Sebab sesuatu yang belum dibutuhkan hari ini bukan berarti tidak akan dibutuhkan besok. Jika seluruh isi kampus disesuaikan dengan kebutuhan pasar hari ini, siapa yang akan menyiapkan pengetahuan untuk menghadapi persoalan yang belum memiliki nama?
Ada perbedaan mendasar antara perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang seharusnya tetap dijaga. Perguruan tinggi memang perlu menyiapkan mahasiswa agar mampu bekerja, tetapi juga harus memberi mereka kesempatan memahami mengapa pekerjaan itu penting, untuk siapa keahlian digunakan, dan apa akibatnya bagi kehidupan yang lebih luas. Ketika orientasi pasar terlalu dominan, yang berubah bukan hanya struktur program studi, melainkan juga cara mahasiswa melihat pendidikan.
Ketika Mahasiswa Kehilangan Kegelisahan
Pertanyaan yang dahulu mungkin berbunyi, “Saya ingin mempelajari apa?” perlahan dapat bergeser menjadi, “Jurusan apa yang paling mudah mendapatkan pekerjaan?” Pertanyaan kedua tentu bukan sesuatu yang salah. Anak muda perlu memikirkan masa depan dan orang tua berharap biaya pendidikan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Namun ketika pekerjaan menjadi satu-satunya alasan untuk belajar, ilmu perlahan kehilangan kesempatan untuk menjadi pengalaman intelektual.
Buku masih ada di perpustakaan dan rak-raknya tetap penuh, tetapi yang mungkin semakin jarang adalah mahasiswa yang datang ke sana tanpa sedang dikejar tugas. Perpustakaan ramai menjelang tenggat, kemudian kembali lengang setelah tugas dikumpulkan. Diskusi berlangsung ketika ada presentasi, lalu ikut berhenti ketika nilai diberikan. Masalahnya bukan semata-mata mahasiswa malas membaca. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah lingkungan akademik masih membuat mereka merasa perlu membaca.
Gawai membuat informasi datang secara masif. Satu sentuhan jari cukup untuk menghadirkan informasi yang sedang menjadi perbincangan, tetapi mengetahui tidak sama dengan memahami. Informasi membawa kabar tentang apa yang terjadi; membaca memberi kesempatan menelusuri mengapa sesuatu terjadi; diskusi menguji apakah pemahaman itu cukup kuat untuk dipertahankan. Karena itu, perpustakaan harusnya tidak sekadar fasilitas dalam brosur penerimaan mahasiswa, melainkan ruang tempat rasa ingin tahu menemukan bahan bakarnya. Diskusi pun tidak semestinya menunggu tugas dari dosen.
Dari perpustakaan seharusnya idealisme mahasiswa tumbuh. Idealisme jangan selalu dimaknai berseberangan dengan pemerintah, industri, atau kemapanan. Ia bisa dimulai dari keberanian mempertanyakan sesuatu yang sudah dinormalisasi. Mahasiswa yang membaca karena ingin memahami masyarakat sedang membangun dirinya; yang berdiskusi karena gelisah melihat persoalan di sekitarnya sedang belajar menjadi warga; yang bertanya bukan hanya “saya akan bekerja di mana?”, tetapi juga “dengan ilmu ini saya dapat melakukan apa bagi kehidupan?” sedang memperluas arti pendidikan.
Di titik itu, pendidikan karakter luhur pun berisiko mendapatkan ruang yang semakin sempit. Kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, keberanian membela kebenaran, dan kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tidak selalu tercantum dalam persyaratan pekerjaan. Namun ketika ilmu dan keahlian digunakan untuk mengambil keputusan, memimpin lembaga, membangun perusahaan, merancang teknologi, atau membuat kebijakan, persoalan tentang bagaimana kemampuan itu digunakan justru menjadi penting.
Kampus tidak perlu menjauh dari dunia kerja, mahasiswa tidak perlu merasa bersalah karena ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Terpenting adalah menjaga keseimbangan agar pendidikan tidak kehilangan ruang bagi buku yang dibaca tanpa tugas, penelitian yang lahir dari rasa ingin tahu, percakapan yang berlangsung tanpa nilai, dan pertanyaan yang belum memiliki jawaban.
Ukuran keberhasilan sebuah kampus tidak cukup dilihat dari berapa banyak lulusannya yang bekerja. Sesekali kita perlu melihat hal yang lebih sederhana: apakah masih ada mahasiswa yang datang ke perpustakaan ketika tidak ada tugas, apakah masih ada diskusi yang berlangsung setelah dosen meninggalkan ruangan, dan apakah masih ada mahasiswa yang membaca sesuatu hanya karena penasaran.
