OPINI - Amerika Serikat (AS) mengagresi Republik Islam Iran dengan narasi klise, yaitu untuk membela "sang anak emas", zionis Israel. Tapi di balik narasi kepahlawanan palsu itu, sesungguhnya AS memiliki kepentingan ekonomi tersembunyi yang jauh lebih fundamental, yaitu: menguasai jalur minyak Timur Tengah secara totalitas. Israel menjadi batu loncatan yang dibungkus sebagai alasan moral yang dipajang di etalase diplomasi. Padahal niat sesungguhnya adalah memastikan aliran ‘emas hitam’ tetap berada di bawah kendali Washington untuk mendapatkan harga semurah-murahnya.
Hanya dengan melumpuhkan Iran, AS merasa bisa mewujudkan impian untuk melemahkan --atau bahkan menyingkirkan-- kekuatan regional yang berani mengganggu hegemoni energi mereka, sehingga jalur perdagangan minyak dunia bisa dikontrol tanpa hambatan dari negara mana pun yang sulit mereka atur.
Syahwat Energi dan Kontrol Hegemonik
Ketegangan yang membakar kawasan Teluk ini bukan semata-mata soal ambisi nuklir. Soal nuklir tidak lebih dari sekedar "kambing hitam" yang diciptakan AS untuk menakut-nakuti dunia. Karena inti persoalannya lebih pada soal minyak dan gas bumi. AS, dengan nafsu predatornya berambisi sebagai pemegang kuasa ekonomi global.
Mereka memiliki nafsu untuk menjadi pengontrol tunggal pasokan energi minyak bumi. Menggenggamnya secara totalitas untuk mendapatkan harga semurah-murahnya. Dalam logika Washington, siapa pun yang menguasai aliran energi global, merekalah yang memegang kendali atas nasib ekonomi bangsa-bangsa lain.
Iran, dengan cadangan minyak dan gas alam yang melimpah ruah di perut buminya, adalah "anomali" yang sangat menyebalkan bagi rencana besar tersebut. Teheran secara konsisten menolak untuk menjadi pecundang dalam papan catur energi yang dirancang oleh Gedung Putih. Mereka menolak untuk menjadi negara satelit atau, dalam bahasa yang lebih lugas, "negara yang bisa diatur" oleh AS. Kedaulatan energi yang dipertahankan oleh Iran dianggap sebagai ancaman langsung terhadap hegemoni dolar dan supremasi ekonomi Barat.
Seorang pakar geopolitik Universitas Chicago, John Mearsheimer, dalam teori Offensive Realism-nya, sering menekankan bahwa negara-negara besar (Great Powers) akan selalu berusaha mendominasi kawasan mereka masing-masing dan mencegah munculnya pesaing (peer competitor).
Namun, dalam konteks Iran, AS melangkah jauh melampaui teori keamanan. Mereka melakukan "pemaksaan kehendak" melalui sanksi ekonomi yang mencekik dan isolasi diplomatik yang tidak manusiawi. Inilah yang bagi Iran sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang mengabaikan hak asasi sebuah bangsa yang berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri di atas tanah airnya.
Israel, Palestina, dan Narasi "Ancaman Iran"
Di sisi lain, kita menyaksikan keberadaan zionis Israel yang berdiri dengan kepentingan yang tak kalah licin dan ambisius. Bagi rezim Zionis, gagasan penguasaan atas tanah Palestina secara menyeluruh --dengan konsep Israel Raya (Greater Israel atau Eretz Yisrael HaSheleimah)-- adalah agenda utama yang tidak boleh diganggu gugat.
Namun, untuk melancarkan penindasan sistemik dan ekspansi ke wilayah Palestina tanpa mendapat kecaman berarti dari masyarakat dunia, zionis Israel perlu menciptakan “musuh bersama” untuk memobilisasi ketakutan global.
Iran kemudian ditempatkan dalam posisi sebagai "ancaman eksistensial". Bukan karena Iran akan menyerang secara membabi buta, melainkan karena secara faktual, di saat negara-negara mayoritas Muslim lainnya terjebak dalam pragmatisme politik yang melumpuhkan nurani atau terlalu takut kehilangan bantuan ekonomi, Iran justru secara konsisten dan berani pasang badan untuk melawan kebijakan ambisius zionisme Israel. Sikap tegas Iran pun dianggap berbahaya, karena akan mampu menjadi inspirasi bagi gerakan pembebasan lain di kawasan tersebut.
Konyolnya, di tengah upaya keras melawan penindasan global, muncul sebuah ironi yang sangat memilukan dalam tubuh umat Islam sendiri. Masih sangat disayangkan, kita menyaksikan adanya sebagian kelompok umat yang memandang tidak perlu --bahkan tidak penting-- untuk mendukung Iran. Alasan yang dikemukakan seringkali dangkal dan terjebak pada dikotomi teologis yang kaku. Mereka mengategorikan Iran sebagai "bukan negara Islam" hanya karena perbedaan mazhab atau sejarah politik masa lalu.
Pikiran picik seperti ini sesungguhnya kerugian intelektual dan spiritual yang sangat besar bagi umat Islam. Andai pun seseorang bersikukuh dengan pikiran subjektif bahwa Iran bukan negara Islam, seharusnya ia tetap mampu melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan yang paling mendasar. Iran adalah sebuah bangsa berdaulat yang sedang dizalimi oleh sikap arogan negara super power.
Sebagai umat pengemban amanat Ilahi untuk berdiri tegak melawan kezaliman (la tazhlimuna wa la tuzhlamun), Iran sepatutnya mendapatkan dukungan yang jauh lebih baik atas dasar keadilan universal. Menafikan penderitaan dan perlawanan sebuah bangsa hanya karena sekat-sekat sektarian adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai rahmatan lil alamin yang selama ini di agung-agungkan.
Kemanusiaan Universal: Jembatan Pemersatu Dunia
Berkaitan dengan hal tersebut, di sinilah pentingnya komunitas Muslim menjunjung tinggi narasi kemanusiaan universal. Narasi ini bukan sekadar konsep filosofis yang mengawang-awang, melainkan instrumen vital untuk menyatukan suara umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, maka sekat-sekat mazhab, etnis, maupun batas-batas negara seharusnya runtuh. Kemanusiaan universal adalah bahasa nurani yang melampaui segala perbedaan teologis.
Jika umat Islam mampu melepaskan pandangan sempitnya yang penuh dengan perspektif sektarianisme dan mulai beralih menggunakan sudut kemanusiaan yang lebih luas dalam memandang konflik Timur Tengah, maka akan tercipta sebuah kekuatan solidaritas baru yang sangat dahsyat.
Kekuatan ini tidak membela "mazhab" Iran, melainkan membela hak sebuah bangsa agar tidak menjadi korban kebiadaban agresor. Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah dalam membela pihak yang terzalimi dapat menjadi senjata paling ampuh untuk menghancurkan kesombongan hegemoni global yang selama ini merasa tidak tersentuh hukum.
Persenyawaan Geopolitik dan Kebangkitan Spiritual
Konflik geoekonomi ini, pada titik didihnya, akhirnya bersenyawa dengan urusan agama dan spiritualitas. Terutama ketika AS secara arogan melakukan agresi --baik militer maupun ekonomi-- ke jantung pertahanan dan kehormatan bangsa Iran. Namun, di sinilah letak kegagalan perhitungan sang agresor. Alih-alih tunduk bersimpuh, perlawanan Iran yang gagah berani justru menyadarkan sebagian besar penduduk bumi bahwa kedaulatan adalah bagian dari martabat manusia yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.
Seperti pernah diungkapkan pengamat geopolitik kita, Bambang Wiwoho, pergeseran kekuatan dunia di abad ini tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah hulu ledak nuklir, tetapi oleh determinasi dan nyali sebuah bangsa. Iran telah memberikan bukti empiris bahwa kesan AS sebagai negara adidaya yang tak terkalahkan sesungguhnya hanyalah sebuah citra atau "branding" politik semata --sebuah "macan kertas" yang kegarangannya mulai luntur ketika berhadapan dengan keteguhan jiwa-jiwa yang merdeka. Keberhasilan Iran bertahan di bawah kepungan sanksi selama puluhan tahun adalah pelajaran berharga bagi bangsa-bangsa dunia ketiga lainnya tentang arti penting kemandirian.
Ke Mana Indonesia?
Lantas, di mana posisi Indonesia dalam hiruk-pukuk ketidakadilan global ini? Sebagai negara yang memegang mandat konstitusi untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," Indonesia tidak boleh menjadi penonton yang pasif apalagi terjebak dalam narasi tunggal yang didikte oleh media Barat.
Indonesia harus melihat konflik Timur Tengah dengan kacamata objektif. Kita adalah negara Non-Blok, namun Non-Blok tidak berarti kita harus "netral" di hadapan kezaliman. Sebaliknya, Non-Blok mengharuskan kita untuk memiliki posisi independen yang berpihak pada keadilan. Dukungan objektif yang maksimal harus diberikan kepada siapa pun yang memperjuangkan kedaulatan nasional mereka dari intervensi asing yang serakah.
Pandangan ini sejalan dengan apa yang sering ditekankan oleh pengamat militer dan geopolitik Connie Rahakundini Bakrie, bahwa Indonesia harus memiliki visi pertahanan dan kedaulatan strategis yang mandiri. Kita harus belajar dari kegigihan Iran dalam membangun kekuatan domestik agar tidak mudah didikte oleh kepentingan asing. Mendukung Iran dalam konteks ini adalah bentuk solidaritas sesama bangsa yang mendambakan dunia yang multipolar, di mana tidak ada satu pun negara yang merasa berhak menjadi "polisi dunia" demi urusan perut dan energi mereka sendiri.
Akhirnya, konflik Iran-AS-Israel merupakan potret nyata bagaimana keserakahan atas energi dan syahwat kekuasaan bisa menggilas nilai-nilai kemanusiaan jika tidak ada perlawanan. Namun, keteguhan Teheran telah memberikan kita sebuah pelajaran penting: bahwa kehormatan sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan harga minyak yang murah.
Indonesia, dengan semangat “Bebas-Aktif”nya, memiliki kewajiban moral untuk berdiri tegak membela yang terzalimi dan menyuarakan kemanusiaan universal. Hanya dengan menyatukan suara umat manusia dalam satu frekuensi keadilan, kita bisa mengakhiri era hegemoni yang menindas dan menyongsong tatanan dunia yang lebih beradab.
