OPINI - Belakangan ini, ruang publik Indonesia kembali memperlihatkan betapa mudahnya perbedaan pendapat berubah menjadi ketegangan. Di Kalimantan Barat, seorang mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ditanggapi oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan ekspresi emosi.
Dalam kasus lain yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, respons Bupati Pati, Sudewo, terkait rencana demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen juga menjadi viral.
Dalam sebuah video, Sudewo menyatakan bahwa dirinya tidak gentar meskipun massa yang datang mencapai 50 ribu orang. Pernyataan tersebut justru memicu reaksi publik yang lebih luas dan memperkeras penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Dua peristiwa tersebut memang berbeda, namun keduanya menyajikan satu persoalan yang penting di tengah riuhnya pemberitaan media yakni, bagaimana seorang pemimpin menyikapi sebuah kritik.
Di sisi lain, salah satu godaan terberat dalam kepemimpinan adalah kecenderungan melihat kritik sebagai ancaman terhadap marwah dan kewibawaan.
Alih-alih mengedepankan marwah, kepemimpinan, sebaliknya, justru menuntut kemampuan untuk memisahkan antara kritik terhadap sebuah kebijakan dan serangan terhadap personal individu.
Dalam hal ini, setidaknya konsep hilm dalam Islam bisa menjadi pegangan bagi para pejabat publik. Hilm merupakan kualitas moral yang berkaitan dengan kemampuan menahan diri, ketenangan, dan tidak tergesa-gesa dalam merespons sesuatu yang memancing emosi.
Dalam pembacaan Ida Zilio-Grandi, Ca’ Foscari University of Venice Italia, konsep ini juga memiliki dimensi judiciousness, kemampuan mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum memberikan respons. Artinya, hilm bukan sekadar kemampuan untuk tidak marah, tetapi kemampuan menunda respons emosional agar seseorang dapat memilih tindakan yang lebih tepat dan adil.
Dalam konteks kepemimpinan, kualitas semacam ini seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin karena ia memiliki kekuasaan yang memungkinkan respons emosionalnya akan berdampak kepada banyak orang.
Jika dikaitkan dengan ajaran dan keteladanan Kanjeng Nabi saw. tentu hal ini sangat relevan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah” (HR. Bukhari).
Dalam hadis ini, Kanjeng Nabi saw. menekankan pergeseran makna ‘kekuatan’ yakni, dari kemampuan menundukkan orang lain menjadi kemampuan menundukkan diri sendiri. Dalam kepemimpinannya, Kanjeng Nabi juga menunjukkan kemampuan tersebut melalaui cara beliau menghadapi protes dari para sahabatnya.
Ketika Perjanjian Hudaibiyah (628 M) disepakati, misalnya, sebagian sahabat merasa keberatan dengan beberapa poin kesepakatan yang dipandang justru kaum Muslim. Salah satunya adalah Umar bin Khattab, seorang sahabat yang dikenal dengan ketagasan sikapnya. Umar bahkan secara langsung menanyakan keputusan itu kepada Nabi. Menanggapi protes dari salah satu sahabat utamanya itu, Kanjeng Nabi menjelaskan dengan tenang terkait keputusannya tanpa menjatuhkan atau menghakimi Umar.
Peristiwa ini memberikan teladan bagi kita bahwa pemimpin tidak harus selalu setuju dengan kritik, namun ia selayaknya menanggapi kritik dengan tanpa kehilangan kendali atas dirinya dan emosiya. Kritik tentu butuh ditanggapi dengan argumentasi, tetapu argumentasi ini bagaimanapun tidak dapat diganti oleh luapan dan ekspresi kemarahan.
Walhasil, pengendalian diri bukan hanya persoalan kesalehan personal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial seorang pemimpin.
Keteladanan Tidak Dibangun di Depan Kamera
Media sosial hari ini telah menciptakan pola dan cara komunikasi baru, termasuk antara seorang pemimpin dengan masyarakat. Para pemimpin tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pidato resmi karena mereka dapat berbicara langsung kepada publik melalui berbagai kanal medsos.
Di satu sisi, ini adalah perkembangan positif karena jarak antara pemimpin dan masyarakat menjadi lebih ‘dekat’. Namun, di sisi lain, kedekatan digital ini tidak selalu berarti kedekatan sosial pula. Seorang pejabat bisa jadi nampak sangat dekat dengan rakyat dalam bingkai medsos namun di lapangan, faktanya bisa jadi sebaliknya.
Melaui medsos, misalnya, seorang Cantrik mendokumentasikan momen ketika seorang Patih di negara Kiskenda memanggul sekarung beras untuk diberikan kepada para kawulo yang terdampak bencana. Tentu, tujuannya bukan untuk eksposur dan pencitraan, namun menjadi bukti bahwa ia menghidupi watak hasta brata, hadir di tengah rakyat dan menunjukkan kepedulian kepada mereka.
Namun, justru di sinilah letak permasalahannya; hasta brata tidak hanya diuji ketika Patih memanggul beras, tetapi juga ketika ia harus mendengar suara kawulo yang tidak puas terhadap kebijakannya.
Jika itu tidak terjadi, maka yang ada hanyalah sebuah pertunjukan (cosplay) kepemimpinan, sebuah citra baik yang tampak di depan kamera, tetapi tidak selalu hadir ketika berhadapan dengan kritik.
Sorot kamera dapat merekam kiprah kepemimpinan yang tulus. Pun demikian, ia juga dapat melanggengkan momen ketika seorang pejabat merespons kritik dengan emosi sebagaimana yang saya contohkan di awal tadi.
Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya diukur melalui apa yang tampak di medsos, namun ia juga perlu dilihat lebih dalam, misalnya, ketika seorang pemimpin mendapat kritik dan penolakan atas kebijakannya.
Akhirnya, persoalan kepemimpinan tidak semata-mata soal bagaimana seorang pejabat terlihat di hadapan publik, melainkan lebih pada bagaimana ia bersikap ketika berhadapan dengan suara yang tidak sesuai dengan kehendaknya.
Kanjeng Nabi saw. telah memberikan teladan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak terletak pada kemampuannya membungkam keberatan, melainkan pada kemampuannya menjaga ketenangan, mendengar, dan merespons dengan kebijaksanaan.
Di sinilah sikap hilm menjadi penting untuk memastikan bahwa ketegasan tidak berubah menjadi reaksi emosional dan kesombongan kekuasaan.
Memanggul sekarung beras mungkin membutuhkan kekuatan tubuh. Tetapi memanggul kritik rakyat membutuhkan kekuatan jiwa. Yang pertama dapat dipertontonkan di depan kamera, sementara yang kedua justru memperlihatkan watak seorang pemimpin.
